JAKARTA, riau.kpu.go.id. Guna melindungi data dan website dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab dengan melakukan penyerangan/ penyusupan ke database yang tersimpan secara jejaring system yang dimiliki KPU. Untuk membentengi databse hari ini Jum’at, 21 Januari 2021 KPU RI resmi meluncurkan Computer Security Incident Response Team (CSIRT).

"Tingginya tingkat pemanfaatan teknologi informasi berbanding lurus dengan terjadinya resiko dan ancaman keamanan, ungkap Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian selaku Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Ada 2 sifat ancaman yang pertama adalah ancaman teknis dan social imbuhnya. 

Ancaman teknis melalui melware, DDos, Phising dan lain-lain, sementara ancaman sosial berbentuk propaganda hitam seperti menyebar berita Hoax, opini dan motivasi yang menyesatkan terang Hinsa Siburian.

KPU sampai saat ini terus berupaya mengembangkan data berbasis jejaring system informasi yang saling terintegrasi antara satu aplikasi dengan aplikasi lainnya, hal tersebut diungkapkan oleh Ketua KPU Ilham Saputra dalam sambutan sekaligus peluncuran CSIRT.

“Ada beberapa system teknologi informasi yang dimiliki oleh KPU seperti SIPOL, SILON, SIDALIH, SIMPAW, SIDAPIL dan SIREKAP yang semuanya sangat membantu kinerja KPU”, imbuh Ilham dihadapan peserta yang hadir baik secara luring maupun daring.

System teknologi informasi yang dibangun juga sangat membantu masyarakat untuk turut mengontrol baik kinerja maupun hasil Pemilu dan Pemilihan. Lebih lanjut Ilham menyampaikan bahwa tujuan utama dari keberadaan CSIRT ini adalah untuk melindungi data, identitas dan administrasi kepemiluan dari ancaman  data.

Kedepan secara berkelanjutan KPU akan selalu  melakukan evaluasi terkait keberadaan CSIRT guna melengkapi/ memperbaiki kekurangan-kekurangan yang muncul sehingga system informasi teknologi yang dimiliki oleh KPU akan semakin baik dengan harapan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara terutama KPU akan semakin meningkat, dengan memberikan keyakinan bahwa teknologi informasinya aman dan tidak bisa dimasuki/ susupi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Hadir dalam kesempatan tersebut Sumariandono Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang menjadi mitra utama KPU dalam pengembangan pengamanan data, serta seluruh KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia secara daring. (hupmas/myd)