Pekanbaru, 24 Juni 2026 — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau meraih predikat Badan Publik Informatif Kategori Instansi Vertikal pada Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik Se-Provinsi Riau Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau.

Predikat tersebut diserahkan dalam rangkaian Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KI Provinsi Riau Award) Tahun 2025 di Menara Lancang Kuning, Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Rabu (24/6). Penghargaan diterima oleh Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Provinsi Riau, Nugroho Noto Susanto. Capaian ini merupakan pengakuan atas komitmen KPU Provinsi Riau dalam menghadirkan layanan informasi publik yang transparan, mudah diakses, dan akuntabel guna memenuhi hak masyarakat atas informasi yang akurat dan terpercaya.

Anggota KPU Provinsi Riau, Nugroho Noto Susanto, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung keterbukaan informasi di lingkungan KPU Provinsi Riau. “Predikat ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran KPU Provinsi Riau dalam meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik. Kami menyampaikan terima kasih kepada masyarakat, mitra kerja, serta seluruh pemangku kepentingan yang telah memberikan dukungan dan kepercayaan kepada KPU Provinsi Riau,” ujar Nugroho.

Menurutnya, capaian tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat. “Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan informasi publik yang cepat, tepat, terbuka, dan mudah diakses masyarakat. Keterbukaan informasi merupakan kunci dalam memperkuat akuntabilitas lembaga dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu dan pemilihan,” tambahnya.

Predikat Badan Publik Informatif yang diraih KPU Provinsi Riau menegaskan komitmen lembaga untuk terus menghadirkan layanan informasi publik yang terbuka, akuntabel, dan mudah diakses masyarakat. Melalui penguatan layanan dan inovasi informasi, KPU Provinsi Riau berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan demokrasi di Provinsi Riau